MITIGASI SENGKETA PENCALONAN TERKAIT KETERWAKILAN PEREMPUAN, BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR GELAR TOS BARISTA IX

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menyelenggarakan kegiatan TOS BARISTA (Temu Obrolan Santai Barisan Penyelesaian Sengketa) Tema IX pada Senin, 9 November 2026, melalui Zoom Meeting. Kegiatan kali ini mengangkat tema “Mitigasi Sengketa Tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2024 Terkait Keterwakilan Perempuan.”

Kegiatan diawali dengan arahan singkat dari Keynote Speaker, Magdalena Y. Wake, SH., MH., Anggota Bawaslu Provinsi NTT. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya penguatan pemahaman jajaran pengawas pemilu terhadap potensi sengketa dalam tahapan pencalonan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan keterwakilan perempuan. Upaya pencegahan dan mitigasi sejak dini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses pencalonan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kegiatan dipandu oleh moderator, Anggi Damarizka Rangkuti, SH., Staf Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, yang mengarahkan jalannya diskusi agar pembahasan berlangsung secara terstruktur, interaktif, dan sesuai dengan tema yang diangkat.

Pada sesi pemaparan materi, Hasan S. Selolong, Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, selaku narasumber, membahas berbagai potensi permasalahan dan sengketa yang dapat muncul dalam tahapan pencalonan, terutama terkait ketentuan keterwakilan perempuan. Pemaparan menitikberatkan pada pentingnya pemahaman terhadap regulasi pencalonan, ketelitian dalam proses verifikasi dokumen persyaratan bakal calon, serta pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan.

Narasumber juga menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara cermat dan berkelanjutan agar potensi pelanggaran maupun sengketa dapat diidentifikasi sejak awal. Selain itu, jajaran pengawas pemilu perlu memahami mekanisme penanganan sengketa proses pemilu sehingga setiap persoalan yang muncul dapat ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur.

Memasuki sesi tanggapan, Roswita Helen P. Taus, SE., Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, selaku penanggap, memberikan pandangan terkait pentingnya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan keterwakilan perempuan dalam tahapan pencalonan. Ia menyoroti perlunya memastikan seluruh peserta pemilu mematuhi ketentuan yang berlaku serta pentingnya konsistensi pengawas dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanganan terhadap potensi sengketa.

Tanggapan tersebut juga menegaskan bahwa keterwakilan perempuan bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif pencalonan, melainkan bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan ruang partisipasi politik yang setara bagi perempuan.

Selanjutnya, kegiatan memasuki ruang diskusi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, serta pengalaman terkait persoalan keterwakilan perempuan dan potensi sengketa dalam tahapan pencalonan. Diskusi diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi jajaran pengawas pemilu, sekaligus membahas langkah-langkah strategis dalam memperkuat pencegahan dan mitigasi sengketa.

Melalui diskusi tersebut, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dan evaluasi, antara lain penguatan pemahaman terhadap regulasi keterwakilan perempuan, peningkatan ketelitian dalam pengawasan administrasi pencalonan, optimalisasi koordinasi antarjajaran pengawas pemilu, serta penguatan kapasitas dalam melakukan pencegahan dan penanganan sengketa proses pemilu.

Pada penghujung kegiatan, Keynote Speaker Magdalena Y. Wake, SH., MH. kembali memberikan arahan penutup. Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap regulasi, ketelitian dalam pengawasan, serta kesiapan menghadapi potensi sengketa merupakan bagian penting dari tanggung jawab pengawas pemilu. Ia juga mendorong agar hasil diskusi dalam kegiatan TOS BARISTA dapat menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu ke depan.

Melalui kegiatan TOS BARISTA Tema IX ini, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap dapat memperkuat kapasitas dan perspektif jajaran pengawas pemilu dalam melakukan mitigasi sengketa tahapan pencalonan, khususnya terkait keterwakilan perempuan, demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas, inklusif, dan berkeadilan.

Penulis : MDN