Bawaslu NTT Gelar Rapat Penguatan Peran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemenuhan Indikator Reformasi Birokrasi

Larantuka – Bawaslu Flores Timur

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaksanakan rapat bertajuk “Penguatan Peran Bawaslu Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota dalam Pemenuhan Indikator Reformasi Birokrasi” pada Rabu (10/6/2026). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Nonato Da Purificacao Sarmento dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta sekretariat Bawaslu kabupaten/kota se-NTT. 

Dalam sambutannya, Nonato menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan pemenuhan indikator reformasi birokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu Provinsi, tetapi juga memerlukan komitmen dan kolaborasi seluruh Bawaslu kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.

“Reformasi birokrasi harus menjadi budaya kerja yang diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu. Melalui penguatan peran seluruh jajaran, kita dapat meningkatkan kualitas tata kelola organisasi serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nonato dalam arahannya. 

Rapat tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran Bawaslu dalam memenuhi berbagai indikator reformasi birokrasi, mulai dari aspek perencanaan, pengelolaan kinerja, akuntabilitas, penguatan pengawasan internal, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah koordinasi dan evaluasi terhadap capaian reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja.

Peserta rapat memperoleh pemaparan mengenai strategi pemenuhan indikator reformasi birokrasi, penyusunan dokumen pendukung, serta langkah-langkah percepatan pencapaian target kinerja kelembagaan. Diskusi yang berlangsung secara interaktif turut membahas berbagai tantangan yang dihadapi Bawaslu kabupaten/kota dalam implementasi program reformasi birokrasi di daerah.

Melalui kegiatan ini, banyak harapan agar tercipta kesamaan persepsi dan penguatan sinergi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam membangun birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan berintegritas. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu. 

Penulis : Gracia & Tim Humas BFT

Editor & Foto : Tim Humas BFT