MINGGAR EDISI XIV BAWASLU NTT "TAHAPAN PENCALONAN PEMILU"

Larantuka, Bawaslu Flores Timur

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menggelar MINGGAR (Mingguan Penanganan Pelanggaran) Edisi XIV, Rabu (26/8/2026) dengan mengusung tema “Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum”, kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada pukul 09.00 WITA.

MINGGAR Edisi XIV menghadirkan Hilario Masno, S.H., Staf P3S Bawaslu Provinsi NTT, sebagai fasilitator; Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si., Ketua Bawaslu Provinsi NTT, sebagai pemantik; serta Indah Purnama Dewi, S.E., Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata, sebagai pemateri. Kegiatan dipandu oleh Herdaliena Wiranti, S.H., Staf P3S Bawaslu Kabupaten Lembata, selaku moderator.

Turut hadir sebagai penanggap, Marselina Lorensia, M.Pd., Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai; Aprianus Putra Niron, Anggota Bawaslu Kabupaten Malaka; dan Roos Linda Rambulo Dji, Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah.

Mengawali kegiatan, Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si. memberikan arahan sebagai pemantik dengan menekankan pentingnya kesiapan jajaran pengawas dalam menghadapi tahapan pencalonan Pemilu.

Tahapan pencalonan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu karena berkaitan dengan proses pemenuhan persyaratan calon, penelitian dan verifikasi dokumen, hingga penetapan calon. Setiap proses tersebut memiliki potensi kerawanan yang perlu diantisipasi melalui pengawasan yang terencana.

Dalam arahannya, Nonato mendorong jajaran pengawas agar tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika pelanggaran telah terjadi, tetapi lebih mengedepankan pencegahan dan pemetaan kerawanan sejak dini.

Pengawas perlu memahami regulasi secara menyeluruh, mengidentifikasi titik-titik rawan, membangun koordinasi, serta memastikan setiap informasi yang diperoleh dapat dikonfirmasi berdasarkan data dan fakta.

Pendekatan tersebut penting agar pengawasan tidak berhenti pada aktivitas administratif, tetapi mampu menghasilkan analisis dan rekomendasi tindak lanjut yang tepat.

Pengawasan yang baik bukan hanya menemukan pelanggaran, tetapi mampu membaca potensi kerawanan dan mencegahnya sebelum berkembang menjadi pelanggaran.

Nonato juga menekankan pentingnya menjaga integritas, independensi, objektivitas, profesionalitas, dan kesetaraan perlakuan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Memasuki sesi pemaparan materi, Indah Purnama Dewi, S.E. membahas secara komprehensif mengenai tahapan pencalonan Pemilihan Umum.

Indah menjelaskan bahwa pengawasan tahapan pencalonan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses awal hingga tahapan akhir. Pengawas dituntut memahami setiap prosedur agar mampu memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pemaparannya, beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam pengawasan antara lain persyaratan calon, kelengkapan dan keabsahan dokumen, kesesuaian data, penelitian administrasi, proses verifikasi, perbaikan dokumen, serta penetapan hasil pencalonan.

Menurut Indah, kecermatan menjadi salah satu kunci utama dalam pengawasan. Pengawas tidak cukup hanya melihat apakah dokumen tersedia, tetapi juga harus memastikan kebenaran, kesesuaian, dan keabsahan dokumen tersebut.

Lebih lanjut, pemateri menekankan pentingnya memastikan kesesuaian antara data administratif dengan kondisi sebenarnya.

Sejumlah potensi kerawanan yang perlu menjadi perhatian pengawas antara lain:

Dokumen persyaratan yang tidak lengkap, Ketidaksesuaian data calon, Dokumen yang tidak memenuhi ketentuan, Persoalan keabsahan dokumen, Ketidaksesuaian identitas, Proses verifikasi yang tidak sesuai prosedur, Kelalaian dalam penelitian administrasi, serta,Potensi pelanggaran lainnya dalam proses pencalonan. 

Untuk menghadapi potensi tersebut, pengawasan perlu dilakukan secara sistematis dan berbasis risiko.

Alurnya dapat dibangun melalui:

Identifikasi Kerawanan, Pemetaan Risiko, Pencegahan, Pengawasan, Dokumentasi, Analisis, Tindak Lanjut.

Dengan pola tersebut, pengawasan diharapkan lebih terukur dan mampu memberikan respons yang tepat terhadap setiap permasalahan.

Dalam pemaparannya, Indah juga menekankan bahwa setiap hasil pengawasan harus memiliki dasar yang jelas. Informasi yang diperoleh di lapangan perlu dikonfirmasi, dianalisis, dan didukung dengan dokumentasi yang memadai.

Hal tersebut menjadi penting agar ketika ditemukan dugaan pelanggaran, jajaran pengawas memiliki data, fakta, dan bukti yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.

Pengawas juga perlu mampu membedakan antara informasi awal, potensi pelanggaran, hasil pengawasan, dan dugaan pelanggaran. Dengan demikian, setiap tindak lanjut dapat dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kewenangan.

MINGGAR Edisi XIV tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, memperkuat analisis, dan meningkatkan kapasitas jajaran pengawas dalam menghadapi dinamika tahapan Pemilu.

Kehadiran para penanggap dari Bawaslu kabupaten memberikan perspektif tambahan mengenai bagaimana tahapan pencalonan dapat diawasi dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi kerawanan di masing-masing wilayah.

Diskusi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pola pengawasan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap perkembangan tahapan Pemilu.

Penulis : MDN