Dalam memastikan  ketaatan prosedur pemutakhiran dan akurasi data pemilih maka langkah pengawasan perlu dilakukan. hal ini sesuai Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Bawaslu R.I.

"Politik Uang adalah bentuk korupsi yang merusak demokrasi dan integritas proses pemilihan"

“  keberadaan data pemilih bukan sekadar rangkaian angka atau nama dalam daftar. Ia adalah jantung dari proses pemilu yang kredibel” 

“ pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan merupakan salah satu bagian yang penting dalam kerja -kerja pengawasan “